Foto : Kadisnaker) Sumut Yuliani Siregar./RP
RakyatPost.id, Medan,– Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut Yuliani Siregar mengatakan, tenaga kerja yang dikirim keluar negeri yang legal pasti tetap dalam pengawasan. Namun kenyataannya, banyak pergi ke luar negeri menggunakan jalur tikus atau illegal.
“Jadi yang illegal itu sudah punya jaringan (link), mereka yang sudah pernah ke luar negeri seperti di Malaysia, kembali ke Indonesia dan membuka jaringan,” kata Yuliani Siregar menjawab wartawan saat Temu Pers dengan Tema Perkuat Kolaborasi, cegah pekerja migran illegal dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, di Kantor Gubernur, Rabu. (24/9/2025).
Sebelumnya, Yuliani mengatakan, Pemprov Sumut akan mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah masyarakat menjadi korban TPPO, terus memperkuat kolaborasi untuk menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026.
“TPPO salah satu penyebabnya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumut menjalin MoU dengan KEK Sei Mangkei untuk penyerapan 3.000 tenaga kerja tahun 2025 ini,” kata Yuliani Siregar.
MoU juga akan dilakukan dengan PT KIM Medan dan PT Inalum. Sehingga target rencana kerja daerah dalam menyiapkan lapangan kerja bagi 10.000 orang tenaga kerja hingga tahun 2026 tercapai.
Upaya lain yang dilakukan Pemprov Sumut adalah dengan mengadakan Job Fair tahun 2025 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 567 orang. Kemudian tercatat pula penempatan kerja luar negeri sebanyak 1.708 orang untuk tahun 2025.
“Bekerja di luar negeri boleh saja, namun harus mengikukti ketentuan dan memenuhi persyaratan agar terhindar menjadi korban TPPO,” ujarnya.
Berdasar data BPS Sumut Februari 2025, jumlah penduduk usia kerja 11.561.000. Dari jumlah tersebut tercatat 8.108.000 merupakan angkatan kerja. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja seperti pensiunan, ibu rumah tangga, dan mahasiswa.
“Dari 8,108 juta jiwa angkatan kerja, sebanyak 409.000 adalah pengangguran. Berdasar data yang kami himpun, terdapat pula 2.000 tenaga kerja ilegal yang berada di Malaysia, yang harus diselesiakan agar tidak terindikasi ke dalam TPPO,” katanya.
Untuk mengatasi dan mencegah TPPO tersebut, kolaborasi dilakukan dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi, dalam hal peningkatakan sumber daya manusia (SDM) dan membuka lapangan kerja di sektor UMKM.
“Untuk Dinas Pendidikan kita meminta agar menyiapkan lulusan SDM handal, yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan terkini, seperti disain grafis, ahli las. Sementara di Dinas Koperasi, kita berkolaborasi dalam melakukan pembinaan UMKM, karena tidak semua wilayah di Sumut, mempunyai industri. Sehingga diperlukan pembinaan UMKM agar tercipta lapangan kerja,” katanya.
Untuk mendukung peningkatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sumut juga akan melakukan renovasi sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK). Balai tersebut nantinya akan disiapkan sebagai wadah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para calon pekerja agar lebih terampil di bidangnya.
“Upaya ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Yakni menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk mencapai Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan,” katanya.(Red).
