RakyatPost.id, Medan,– Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan, tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek.
Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi.
“Langkah tersebut yaitu, membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawamg merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, dan penetapan toko pantau inflasi,” kata Bobby Nasution di rumah dinas Gubsu, Senin (6/10/2025).
Lebih jauh kata Bobby Nasution, langkah yang dijalankan mengikuti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Hal itu berkaitan dengan laju inflasi di Sumut pada September 2025 mencapai 5,32% (yoy), tertinggi secara nasional. Untuk itu, Gubsu Bobby Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” jelasnya.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.(Red)
