RakyatPost.id, Deli Serdang,– Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya menemukan titik terang.
Persoalan yang sempat memicu penolakan warga, dan berujung aksi demonstrasi di sejumlah instansi pemerintahan itu, berhasil diselesaikan secara damai melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) l, yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (7/5/2026) sore.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Deli Serdang, Mery Sitepu. Meski jalannya rapat berlangsung cukup alot dan sempat diwarnai suasana tegang, namun forum akhirnya mampu mencairkan perbedaan pendapat, antara pihak pemerintah desa dan masyarakat yang menolak pembangunan gedung KDMP l, di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Langkah DPRD Deli Serdang dalam memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak pun mendapat apresiasi. Kehadiran lembaga legislatif dinilai mampu menjadi penengah yang objektif sehingga persoalan yang sebelumnya berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, dapat diselesaikan secara musyawarah dan kondusif.
Dalam forum tersebut, disepakati beberapa poin penting, di antaranya pembangunan gedung KDMP dibatalkan di lokasi areal TPU, pencabutan pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Polsek Talun Kenas, terbitkan surat lahan TPU, serta membuat acara maaf maafan antara pemerintah desa, dengan masyarakat dihadiri muspika dan anggota DPRD Deli Serdang.
Turut hadir dalam RDP tersebut Kabid PMD Bismar Silaban, Camat STM Hilir Sandi Sihombing, Kepala Desa Penungkiren Mardan Tarigan beserta perangkat desa, masyarakat yang menyampaikan penolakan, serta sejumlah anggota DPRD Deli Serdang, Ketua Komisi I Mery Sitepu, Dahnil Ginting, Nusantara Tarigan, Marim Sitepu, Sehat Herianto Sembiring, dan Herty Munthe.
Sebelumnya, rencana pembangunan KDMP di Desa Penungkiren menuai penolakan dari masyarakat, karena lokasi yang dipilih berada di areal pemakaman umum.
Warga menilai keberadaan bangunan koperasi di kawasan TPU, tidak tepat dan dinilai tidak menghormati fungsi lahan pemakaman.
Warga yang protes menutup lobang pondasi bangunan, sehingga dinilai menghalangi lalu berdasarkan pertimbangan, kemudian dibuatkan laporan Dumas di Polsek Talun Kenas.
Gelombang protes masyarakat pun sempat berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, warga melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah kantor pemerintahan, mulai dari Kantor Polsek Talun Kenas, Kantor Camat STM Hilir, Kantor DPRD Deli Serdang, Kantor Bupati Deli Serdang hingga Kantor Inspektorat Deli Serdang.
Dengan tercapainya kesepakatan damai melalui RDP tersebut, masyarakat berharap polemik serupa tidak kembali terjadi dan seluruh pihak dapat lebih mengedepankan komunikasi, keterbukaan, serta musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. (Nando Ginting)
