RakyatPost.id, Bandung, – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa, pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hak asasi manusia sekaligus pilar demokrasi yang harus dijaga independensi, kebebasan, dan keberlangsungannya di tengah tekanan industri media serta perkembangan teknologi informasi.
Pigai mengatakan Kementerian HAM mulai memperkuat kemitraan dengan media melalui dialog bersama pimpinan media nasional dan pelatihan jurnalisme berbasis HAM untuk memperkuat partisipasi publik dalam perlindungan hak asasi manusia.
“Pemerintah bersama para jurnalis pers adalah pilar penting yang telah berkontribusi nyata dalam membangun peradaban, yaitu partisipasi publik sebagai human rights defenders (pembela hak asasi manusia) yang juga sebagai pilar demokrasi,” kata Pigai usai agenda Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Dia menegaskan bahwa, hubungan pemerintah dan media harus dibangun tanpa intervensi, agar integritas masing-masing tetap terjaga.
Menurut dia, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan kritik, tuntutan, hingga aspirasi masyarakat kepada pemerintah sekaligus mempercepat penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat.
“Kementerian HAM telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama kemitraan strategis yang mutualisme, non-interdependence. Jadi tanpa saling intervensi, tapi juga saling kerja sama,” kata Pigai.
Pigai menilai keberadaan pers menjadi instrumen penting dalam perkembangan peradaban karena mampu membuka akses pengetahuan dan memperluas partisipasi publik dalam demokrasi. Karena itu, ia menolak adanya praktik pemberangusan pers oleh negara.
“Saya ingin Kementerian HAM dan media tetap bekerja sama. Artinya, kami ingin memberi perhatian khusus supaya jangan sampai suatu saat ada tuduhan ‘press busting because of the government (pemberangusan pers oleh pemerintah)’. Itu saya tidak mau,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di tengah perkembangan teknologi digital dan industri media yang semakin kompetitif. Menurut dia, jurnalis termasuk kelompok rentan yang kerap menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan.
“Jurnalis adalah kelompok vulnerable groups untuk mendapat berbagai tekanan, apakah penetrasi dari industri media itu sendiri, ataukah penetrasi dari lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan,” katanya.
Karena itu dia menilai pemerintah perlu hadir untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan pers, keselamatan pekerja media, dan keberlanjutan ekosistem pers yang sehat.
“Pers tidak boleh mati. Pers harus jadi besar. Tanpa pers, dunia ini gelap. Pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa,” ujar Pigai.(Red/ant)
