FOTO : Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 BPSDM Provsu. (RP/Ist)
RakyatPost.id, Medan, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan, menurutnya, harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026).
Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring tersebut diikuti 1.400 ASN dari lingkungan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Dalam arahannya, Timur menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama pembangunan daerah.
Oleh karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap, menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” ucapnya.
Timur juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan.
Kedua, perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran, menurutnya, harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja. Setiap perangkat daerah perlu terus mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah, dan mengarahkan sumber daya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.
Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kata Timur, tidak hanya berperan menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan menyebutkan webinar tersebut diikuti 1.400 peserta. BPSDM Sumut, katanya, terus berkomitmen menyediakan wadah bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kompetensi.
Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mutlak agar ASN tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan tantangan zaman.
Karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja, yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan analisis anggaran, agar alokasi dana tidak sekadar habis terserap, tetapi mampu memberikan nilai tambah.
Webinar tersebut juga menjadi sarana melatih ASN, agar mampu menyusun anggaran berbasis prioritas daerah dan kebutuhan riil publik.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong budaya keterbukaan informasi, dalam setiap tahapan penggunaan APBD.
“Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN, juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan, secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah, secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
