RakyatPost.id, Toba,– Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Toba gelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026. Rapat dipimpin langsung Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu didampingi Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati, Senin, 09 Februari 2026.
Bupati Toba, Effendi Napitupulu dalam sambutannya saat membuka rapat menyampaikan beberapa permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan diskusi bersama. Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan yakni terkait dengan adanya banjir beberapa minggu yang lalu di kota Balige.
“Menurut hemat kami nanti dari pemerintah melalui OPD teknis dapat menyampaikan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan dan bagaimana perkembangan serta apa kendala di lapangan,” ujar Bupati Effendi Napitupulu
Melalui pertemuan ini, Bupati Effendi Napitupulu mengingatkan bahwa dalam satu tahun berjalannya pemerintahan Effendi-Murphy agar diperhatikan terkait dengan keberadaan dan ketertiban pasar. Ia menegaskan agar penataan pasar yang belum kunjung tuntas menjadi salah satu prioritas.
“Dalam satu tahun pemerintahan kami berjalan saat ini, saya tidak mau lagi ada toleransi terkait penataan pasar untuk kebutuhan pokok masyarakat, dimohonkan juga kepada OPD terkait dapat mengakomodasi pelaku pasar yang telah berada di dalam lokasi pasar namun sepi pengunjung oleh karena kesemrawutan pedagang diluar pusat pasar,” ucap Bupati Effendi Napitupulu dengan tegas.
Pada kesempatan ini, Bupati Effendi Napitupulu turut menyinggung terkait keberadaan Galian C Ilegal yang tidak hanya menjadi tugas OPD teknis untuk menertibkan pelaku bisnis ilegal tersebut. Ia berharap melalui pertemuan ini dapat memberikan solusi agar pelaku usaha dapat melakukan pengurusan ijin dan membuka peluang investasi bagi pengusaha agar Kabupaten Toba dapat memperoleh hasilnya dengan bertambahnya PAD.
Melalui pertemuan ini juga, Bupati Effendi Napitupulu memohon dukungan Kapolres Toba dan jajaran terkhusus atas beberapa informasi yang diperoleh dari lapangan bahwasanya selama ini ada peran serta dari anggota Polres untuk memainkan peranan dalam rangka mempertahankan angkutan galian C dan mengamankan para pemain galian C.
Bupati Effendi Napitupulu berharap kedepan melalui OPD terkiait untuk dapat memaksimalkan pendirian BUMD yang nantinya akan diberdayakan untuk menangani pengurusan pasir dan bahan material lain yang tersedia di Kabupaten Toba supaya bisa berjalan di masyarakat.
Hal tersebut ditekankan oleh karena banyaknya keluhan masyarakat yang diterima baik melalui komunikasi langsung maupun komunikasi telepon dan wa akan susah dan sulitnya komoditi baik itu pasir, batu untuk didapatkan di Kabupaten Toba sementara pembangunan tidak boleh berhenti.
“Kita berharap ini juga harus bisa segera kita cari solusinya karena bapak ibu sekalian juga bisa melihat bahwa masyarakat toba ini dalam rangka menyampaikan pendapatnya di media sosial selalu berulang ulang sampaikan bahwasanya selalu ada kegiatan penambangan galian c ilegal yang terjadi. Kalau ini dibiarkan maka para investor tidak akan nyaman dalam bekerja dan pendanaan bisa pergi ke daerah lain atau kabupaten lain dikarenakan ketidakmampuan kita pemerintah daerah,” ujar Bupati Effendi Napitupulu
Kemudian terkait dengan kegiatan Rakornas Pemerintah Daerah beberapa minggu yang lalu di Sentul, Bogor yang oleh Presiden menekankan salah satunya terkiait dengan penanganan sampah, Bupati Effendi Napitupulu kembali tegaskan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar segera menerapkan desain yang telah dirancang dalam pengelolaan sampah khususnya pada saat ini untuk Kecamatan Balige dan Tampahan
Bupati juga menyampaikan bahwa hampir setiap hari ia menerima keluhan melalui pesan WhatsApp dan telepon dari masyarakat terkait penanganan sampah. Oleh karena itu, Beliau kembali menekankan terkait desain dan inovasi OPD teknis yang akan diterapkan khususnya untuk Kecamatan Balige dan Tampahan dalam mengatasi sampah.
Sementara itu, terkait dengan pengklasifikasian untuk tempat-tempat persampahan, Bupati Effendi Napitupulu mengingatkan agar dapat dibahas kembali nanti oleh karena adanya program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) terkait sampah yang seharusnya sudah kita persiapkan untuk kita lengkapi dan kita ketahui apa kendala dan tantangannya dalam rangka supaya kita bisa mendapatkan program dari LSDP mengenai pengelolaan persampahan ini.
“Nantinya mungkin dari Pak Wakil setelah kemarin saya mintakan untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Toba di Jepang supaya di pertemuan ini bisa disampaikan sekilas seperti apa hasil dari studi banding yang kemarin ke Jepang apakah memang bisa kita terapkan atau tidak di Kabupaten Toba,” ucap Bupati Effendi Napitupulu menambahkan.
Rapat Forkopimda bersama Perangkat Daerah kali ini turut dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, Mewakili Dandim 0210/TU, Kasdim, Mayor AS. Butarbutar, Mewakili Kajari Toba, Kasubsi II Kejari Toba, Tamado Situmorang,
Selanjutnya, usai diskusi panjang rampung dilaksanakan, rapat Forkopimda bersama Perangkat Daerah Tahun 2026 menghasilkan beberapa kesepakatan bersama untuk ditindaklanjuti. Adapun beberapa kesepakatan diantaranya :
1. Pelaksanaan Kurve penanganan sampah di Kecamatan Balige dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 agar OPD terkait mempersiapkan dengan matang dengan memperhatikan ketersediaan peralatan dan bahan pendukung yang diperlukan yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Bundaran Balige;
2. Pembentukan Perda terkait pelaksanaan gotong royong secara reguler atau rutin dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan sampah;
3. Pembentukan Bank Sampah unit di tiap OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. Pada tanggal 11 Februari 2026 akan dilaksanakan rapat terpadu untuk membahas pelaksanaan penertiban dan penataan pasar;
5. Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait galian C. Pemerintah Kabupaten Toba mengusulkan perubahan wilayah ijin lokasi pertambangan galian C di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Toba. Pemerintah lebih dahulu melakukan kajian atas potensi wilayah yang memiliki sumber penambangan galian c;
6 Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar segera diselesaikan dengan menggandeng pihak DPRD Kabupaten Toba dalam penyampaian kajian dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. (Ludman Silaen/red)
