RakyatPost.id, Medan,– Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait mengatakan, Gubernur Sumut menekankan pentingnya Koperasi Merah Putih (KMP) tidak hanya sekadar ada di atas kertas. KMP harus aktif, berjalan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Ada empat tujuan utama yang kita dorong melalui KMP. Pertama, koperasi6 sebagai penggerak ekonomi desa. Kedua, memutus rantai pasok yang selama ini panjang dan dikuasai rentenir maupun pinjol. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, koperasi tak hanya menampung hasil pertanian, tapi juga bergerak pada hilirisasi untuk menambah nilai produk sekaligus menekan inflasi,” jelas Naslindo dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (23/9/2025).
Selanjutnya kata Naslindo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menaruh harapan besar pada KMP sebagai pilar kebangkitan ekonomi desa. Hingga kini, lanjutnya, tercatat sudah ada 6.100 unit koperasi terbentuk di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Namun, dari jumlah tersebut, baru 163 koperasi yang benar-benar aktif. Bahkan, hanya 88 koperasi yang telah mampu menjalin kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog dan Pertamina.
Lebih jauh kata Naslindo, melalui KMP, pemerintah ingin menghadirkan gerai sembako di desa, menyalurkan pupuk bersubsidi dan LPG 3 kg, serta menampung hasil pertanian masyarakat. Dengan jalur distribusi yang lebih efisien—dari kota ke desa, lalu dari desa ke pasar perkotaan—harga diharapkan lebih stabil.
“Padi, jagung, ubi, cabai bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti beras, tepung, hingga aneka olahan. Koperasi menjadi kunci agar harga terkendali dan inflasi terjaga,” katanya.
Dijelaskan, ada 6 permodalan masih menjadi
tantangan besar. Saat ini, Pemprov Sumut baru menyiapkan dana Rp 3 miliar bagi pelaku usaha, namun belum bisa direalisasikan.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov tengah menyiapkan proposal bisnis yang ditargetkan selesai awal Oktober. Minggu kedua Oktober, rencana tersebut akan dibahas dalam musyawarah desa sebelum diajukan ke Bank Himbara seperti Mandiri dan BRI.
“Target kami, menjelang November sudah ada 886 koperasi potensial yang bisa mendapatkan pembiayaan,” katanya.
Selain dukungan modal, pemerintah juga menyiapkan 121 angkatan pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan manajemen dan prinsip koperasi.
Sejalan dengan arahan Gubernur, Pemprov Sumut juga mengembangkan program Fast Track Young Pioneer (FYP) untuk mendorong anak muda berwirausaha melalui platform digital.
Hingga kini, lanjut Naslindo, sebanyak 1.700 pelaku usaha telah mendapat pelatihan—30 persen di antaranya pemula dan 70 persen sudah mapan. Dari jumlah itu, 950 usaha difasilitasi pembiayaan dan legalitas, lalu disaring menjadi 50 terbaik yang masuk ke inkubator bisnis.
Dengan kombinasi pembiayaan, pelatihan, serta integrasi digital, Pemprov Sumut optimistis KMP bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa, solusi pengangguran, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan pinjol.(Red).
