RakyatPosr.id, Medan,– Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Andi Yuslim Patawari, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menugaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana alam di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera.
Menurut Andi, pelibatan IPDN merupakan langkah strategis dalam memperkuat penanganan bencana, khususnya di wilayah Sumatera yang saat ini tengah menghadapi berbagai dampak bencana alam. Kehadiran praja IPDN di lapangan dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan.
“IPDN memiliki sumber daya manusia yang memahami tata kelola pemerintahan, manajemen lapangan, dan koordinasi antarinstansi. Ini sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat,” ujar Andi Yuslim Patawari dalam keterangannya, pers Senin 12 Januari 2026
Ia menjelaskan, praja IPDN berperan membantu pendataan korban dan kerusakan akibat bencana, termasuk infrastruktur dan permukiman warga. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan kebijakan lanjutan.
Selain itu, IPDN juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPBD, TNI-Polri, tenaga kesehatan, dan relawan, sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan meski dalam kondisi krisis. IPDN membantu pengelolaan posko pengungsian, distribusi logistik, hingga pelayanan administrasi darurat bagi warga,” jelasnya.
Andi Yuslim Patawari menambahkan, penanganan bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk dunia usaha. KADIN, kata dia, siap mendorong anggotanya untuk turut membantu melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, khususnya di daerah-daerah Sumatera.
“Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi kunci agar daerah terdampak bencana dapat segera bangkit,” ujarnya.
Ia juga menilai, keterlibatan IPDN memberikan manfaat jangka panjang dalam penguatan sistem kebencanaan nasional serta menjadi pembelajaran penting bagi praja sebagai calon aparatur negara.
“Kebijakan ini menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat dan patut dijadikan contoh penanganan bencana yang terintegrasi,” pungkasnya. (Red)
