RakyatPost.id, Medan, – Pemerintah Kota Tanjungbalai kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan. Pemko Tanjungbalai resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatra Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada LKPD Tahun 2024 Kota Tanjungbalai mendapat opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal, maka untuk TA 2025 Pemko Tanjungbalai berhasil meraih Opini WTP Murni tanpa PSH.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, kepada Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina. Penyerahan didampingi Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026).
“Kami bersyukur atas opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini bukan hanya pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan,” ujar Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina usai menerima LHP.
Fadly menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD, ASN, dan dukungan elemen masyarakat. “Ini menjadi motivasi bagi kami dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS, Elok, Maju, Agamais, Sejahtera ke depannya,” tambahnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan opini WTP diberikan karena laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material. Penilaian meliputi posisi keuangan per 31 Desember 2025, realisasi anggaran, perubahan SAL, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Hal ini berdasarkan empat aspek penilaian. Yakni kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta kecukupan pengungkapan informasi,” ujar Paula Henry Simatupang dalam sambutannya.
Henry menambahkan, laporan ini menunjukkan Pemko Tanjungbalai menyusun laporan keuangan secara wajar, sesuai standar, dan taat aturan. Ia juga mengapresiasi kerja sama Pemko Tanjungbalai selama proses pemeriksaan yang berjalan lancar tanpa intervensi dalam bentuk apa pun.
Dalam kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumut juga menyerahkan LHP kepada tujuh daerah lainnya. Yakni Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemko Binjai, Pemko Gunungsitoli, dan Pemko Tebingtinggi.
Acara turut dihadiri Sekda Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKAD Siti Fatimah, dan Kadis Kominfo Indra Adiguna. (SR)
