RakyatPost.id, Medan,– Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat mengatakan, desakan dari berbagai element masyarakat agar musibah banjir bandang yang menelan korban jiwa di Sumut, Aceh agar dibuat bencana Nasional. Keinginan itu tidak disahuti pemerintah menimbulkan pertanyaan.
“Apakah Pemerintah tidak mau tau dengan masyarakat lemah dan meninggal tidak normal ?. Apakah benar apabila diumumkan bencana Nasional akan dibantu Negara Negara yang kasihan terhadap rakyat lemah di Indonesia ?. Apakah Pemerintah malu menerima bantuan dari Negara Negara yang kasihan terhadap Indonesia,’ kata Gandi menjawab wartawan, Sabtu (13/12/2025).
Sementara Indonesia, lanjut Gandi, gemar menyumbang Negara lain yang bisa menunjukkan tidak membutuhkan bantuan negara lain. “Atas bencana Banjir tersebut banyak suara agar MENHUT, dari Partai yang tidak lulus atau tidak ada wakilnya di DPR segera diganti, akibat banjir dan masalah lain,” tegasnya.
PMPHI berharap, kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan membebani Presiden Prabowo untuk mengganti para Pembantunya, karena itu semua titipan penguasa yang sangat ditakuti oleh Prabowo.
“Prabowo saat ini, berusaha merobah kepribadian atau penampilan meniru gaya Jokowi, namun Prabowo tidak mampu merobah dia, tetap tidak bisa berobah. Kami tetap tidak latah ikut ikut menyalahkan pihak pihak tertentu, apalagi melarang masyarakat menerima bantuan dari Perusahaan yang dia benci,” jelasnya.
Lebih jauh kata Gandi, sedangkan Gajah menolong Singa yang sangat kesulitan akibat banjir, tapi pimpinan Agama kristen melarang menerima bantuan dari perusahaan yang dia benci.
“Penutupan sementara TPL oleh Pemerintah, kami yakini ada dugaan pemerintah, TPL ikut penyebab banjir bandang, yang bukan karena unjuk rasa para Pendeta dan element masyarakat.
Kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ditimpa bencana, tetap berserah kepada Tuhan dan berpengharapan, karena DIA yang punya segalanya,” pungkas Gandi. (Red/*)
