RakyatPost.id, Medan, — Di antara deretan stan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Ke-50, stan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut menawarkan sesuatu yang berbeda.
Pengunjung tidak hanya disuguhi informasi mengenai tugas pokok lembaga pengelola keuangan daerah itu, tetapi juga diajak memahami bagaimana sebuah program pemerintah dapat diwujudkan melalui perencanaan anggaran yang disiplin, transparan, dan berkelanjutan.
Hasil pemantauan kemarin, menunjukkan stan BKAD yang berada di Gedung Serbaguna PRSU tampil sebagai ruang edukasi publik mengenai tata kelola keuangan daerah.
Berbagai infografis, panel informasi, hingga materi visual disusun untuk memperkenalkan peran BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah sekaligus pendukung berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di sejumlah sudut stan, pengunjung dapat melihat penjelasan mengenai proses penyusunan APBD, pengelolaan kas daerah, pengamanan aset milik pemerintah, hingga informasi mengenai berbagai inovasi pengelolaan keuangan yang diterapkan BKAD Sumut.
Yang menarik, materi yang ditampilkan tidak hanya menjelaskan fungsi administratif BKAD, tetapi juga menghubungkannya dengan berbagai program prioritas pemerintahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Pesan yang ingin dibangun terlihat jelas, yakni setiap program pembangunan membutuhkan fondasi anggaran yang kuat agar dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
Dua petugas BKAD yang berjaga di stan, Rusli Efendi dan Andi Haposan, menjelaskan kepada pengunjung bahwa kehadiran BKAD di PRSU bertujuan mendekatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang mengenal hasil pembangunan, tetapi belum memahami bagaimana proses penganggaran dilakukan hingga sebuah program dapat dijalankan.
“Melalui pameran ini kami ingin masyarakat mengetahui bahwa di balik setiap program pemerintah terdapat proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, hingga pengamanan aset yang dilakukan secara profesional,” ujar Rusli Efendi.
Hal senada disampaikan Andi Haposan. Ia mengatakan BKAD ingin menghadirkan informasi yang mudah dipahami sehingga masyarakat semakin mengenal fungsi strategis perangkat daerah tersebut.
Selama pemantauan, sejumlah pengunjung tampak berhenti cukup lama membaca panel-panel informasi yang dipasang.
Beberapa di antaranya berdiskusi dengan petugas mengenai mekanisme pengelolaan APBD, sementara lainnya menanyakan proses pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kehadiran stan BKAD menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak lagi diposisikan sebagai urusan birokrasi yang eksklusif, melainkan bagian dari edukasi publik.
Pendekatan seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.
Di bawah kepemimpinan Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun komunikasi publik mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui konsep yang dihadirkan di PRSU Ke-50, BKAD seolah menjadi “etalase fiskal” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengunjung diajak melihat bahwa keberhasilan berbagai program prioritas, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), tidak hanya bergantung pada OPD pelaksana, tetapi juga pada kesiapan sistem penganggaran dan pengelolaan aset yang menjadi fondasi jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, stan BKAD tidak sekadar menjadi ruang pamer informasi, melainkan menghadirkan keyakinan kepada masyarakat bahwa berbagai program yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dukungan fiskal yang terencana dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan itulah yang tampak ingin disampaikan BKAD kepada setiap pengunjung yang singgah di stan tersebut: pembangunan bukan hanya soal gagasan, tetapi juga soal kesiapan anggaran untuk mewujudkannya.(Red)
