Pembangunan Gedung KDMP Penungkiren di Hentikan Sekelompok Orang, APH Harus Ambil Tindakan Tegas

Pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Permintaan ini disampaikan oleh puluhan warga Desa Penungkiren kepada wartawan, Selasa (31/3/2026) sore. Warga menilai tindakan penyetopan pembangunan yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak memiliki dasar yang jelas, karena seluruh tahapan pembangunan gedung koperasi tersebut disebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan melalui mekanisme resmi pemerintahan desa.

Menurut penjelasan warga, sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah desa telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) guna meminta persetujuan masyarakat. Musdes pertama dilaksanakan pada Minggu, 23 November 2025 dan Musdes kedua pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam musyawarah tersebut, warga yang hadir menyatakan persetujuan dan turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gedung KDMP.

Setelah seluruh tahapan administrasi dan persetujuan masyarakat dilalui, pembangunan gedung mulai dikerjakan pada Rabu, 11 Maret 2026. Namun, saat proses awal pembangunan berupa pengorekan pondasi, sekitar sepekan kemudian sekelompok orang datang ke lokasi dan menghentikan pekerjaan. Mereka bahkan menutup kembali lubang pondasi yang telah digali oleh para pekerja bangunan, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.

Warga menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penghalangan terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui koperasi. Mereka juga mempertanyakan mengapa penolakan baru muncul setelah pembangunan berjalan, bukan pada saat musyawarah desa dilaksanakan.

Warga juga menjelaskan bahwa tahapan pendirian Koperasi Desa Merah Putih telah dilakukan sesuai ketentuan, yakni dimulai dari sosialisasi dan persiapan program kepada pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat, kemudian Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan minimal sembilan orang pendiri untuk menyepakati pendirian koperasi, menetapkan AD/ART, memilih pengurus serta menetapkan modal awal.

Selanjutnya dilakukan pembuatan Akta Pendirian oleh notaris berdasarkan berita acara Musdesus, kemudian pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem SABH untuk memperoleh Surat Keputusan (SK). Setelah itu dilakukan pendaftaran legalitas melalui OSS untuk mendapatkan NIB, NPWP dan izin usaha sesuai KBLI. Selain itu, koperasi juga didaftarkan secara online untuk integrasi sistem dan pelatihan. Untuk lahan pembangunan gedung, disebutkan telah memiliki SKT dengan Nomor: 593/06/KD-PNK/X/2025.

Berkaitan dengan tindakan penghalangan pembangunan, warga menyebut bahwa perbuatan menghalangi proyek pemerintah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal yang dapat dikenakan antara lain Pasal 212, 214, dan 218 KUHP yang mengatur tentang perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas, serta Pasal 406 hingga 410 KUHP apabila penghalangan disertai dengan tindakan perusakan terhadap bangunan atau sarana proyek.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga menegaskan pentingnya ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk larangan mengganggu jalannya pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur percepatan pembangunan dan kemudahan investasi, termasuk perlindungan terhadap proyek pembangunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa pihak yang menghalangi pelaksanaan pembangunan pada lahan yang telah memiliki kekuatan hukum dapat dikenakan sanksi.

Warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan mediasi, tetapi juga melakukan penegakan hukum apabila ditemukan adanya unsur pidana dalam tindakan penyetopan pembangunan tersebut. Menurut warga, apabila tindakan penghalangan terhadap program pemerintah dibiarkan, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dan menghambat pembangunan di desa.

Sementara itu, Kepala Desa Penungkiren, Mardan Tarigan, mengaku heran dan terkejut atas terjadinya penyetopan pembangunan tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh proses pendirian koperasi dan pembangunan gedung telah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Ia juga menyayangkan jika ada pihak yang tidak setuju namun tidak menyampaikannya sejak awal pada saat musyawarah desa dilaksanakan.

Kapolsek Talun Kenas, AKP Ronald P. Manulang, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan masyarakat (Dumas) terkait kejadian tersebut. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan langkah awal berupa mediasi untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi terbaik agar situasi tetap kondusif.

Danramil 20/TK, Kapten Amir Nasution, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi antara pihak-pihak terkait, namun hingga saat ini belum ditemukan titik temu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diduga melakukan penyetopan pembangunan gedung KDMP belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.

Warga berharap agar pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih dapat kembali dilanjutkan karena koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan warga Desa Penungkiren. (Nando Ginting)